Pemprov DKI Jakarta berwacana akan memberlakukan kebijakan jalan berbayar di sejumlah wilayah Jakarta. Istilah itu dikenal dengan electronic road pricing (ERP).
Perencanaan jalan berbayar di Jakarta bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Selain itu, ERP jalan berbayar ini juga untuk mengatur volume kendaraan di Jakarta.
"Pasti setiap kebijakan kan tujuannya untuk itu , bagaimana agar lalu lintas berjalan. Tapi rencana itu memang dibuat oleh Pemprov," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman saat dihubungi, Selasa . "Itu kan tujuannya untuk bagaimana pengaturan volume kendaraan bisa diatur jam operasionalnya. Ataupun mereka pembatasan untuk aktivitas masyarakat seperti kebijakan gage sebenarnya. Tapi kan ini ada beberapa ruas yang memang istilahnya untuk mengurangi kemacetan di jalan berbayar itu," tambahnya.Kebijakan tersebut dikeluarkan sejak Gubernur DKI Jakarta masih dijabat oleh Anies Baswedan.
"Ada rincian kemarin kalau nggak salah di angka Rp 5.000 sampai dengan Rp 19 ribu, itu akan di antara angka itu," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Selasa ."Ini kan baru menggali informasi pendapat para ahli, masyarakat, bagaimanapun itu masih kita FGD ," kata Heru di Agroeduwisata Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat kemarin.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sederet PR Pemprov DKI Sebelum Terapkan Jalan Berbayar di JakartaAda sejumlah PR yang harus dirampungkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum memberlakukan jalan berbayar (electronic road pricing/ERP). Ini daftarnya!
Baca lebih lajut »
Wacana Jalan Berbayar di Jakarta, Polda Metro Jaya Siap Kerja dengan Pemprov DKI | merdeka.comDishub DKI Jakarta telah mengusulkan besarannya berkisar antara Rp5.000 sampai Rp19.900 untuk sekali melintas. ERP bakal diterapkan di 25 ruas-ruas jalan atau kawasan yang memenuhi kriteria.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua DPRD Jakarta Minta Pemprov DKI Tak Terburu-buru Terapkan ERPPemprov DKI Jakarta dminta memperbaiki fasilitas transportasi umum lebih dulu sebelum menerapkan ERP.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Jakarta: Penerapan Sistem ERP Masih Menunggu Proses Pembahasan di DPRDPenjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan penerapan sistem jalan berbayar atau Electonic Road Pricing (ERP) masih menunggu proses...
Baca lebih lajut »
Jawab Pendemo Buruh KCN Marunda, Heru Budi: Harus Penuhi Syarat yang Diminta Pemprov DKI JakartaPj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono angkat bicara terkait puluhan buruh KCN Marunda yang melancarkan aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta
Baca lebih lajut »