Tempo menghimpun perkembangan terbaru mengenai rencana pemindahan Ibu Kota tersebut. Berikut rinciannya. TempoBisnis
TEMPO.CO, Jakarta - Sudah dua tahun Presiden Joko Widodo tidak menyinggung perkara Ibu Kota baru dalam pembacaan nota keuangan di Sidang Dewan Perwakilan Rakyat. Hal itu lantas menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur tersebut. Juru Bicara Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Fadjroel Rachman menyebut kepala negara akan segera mengirimkan Surat Presiden atau Surpres mengenai Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Dewan Perwakilan Rakyat RI.
Pasti ada step pentahapan,” kata diaDi sisi lain, ia menerangkan, pentahapan pembangunan ibu kota negara juga menyesuaikan dengan perkembangan kondisi pandemi Covid-19. Pemerintah masih melihat ketidakpastian akibat munculnya potensi varian virus corona baru yang bisa mempengaruhi kebijakan.Sebelumnya dalam rapat bersama DPR pada Rabu, 1 September, Suharso menyatakan pembangunan ibu kota negara tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat atau 2-4 tahun.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bocoran RUU Ibu Kota Negara: Pemimpin Ibu Kota Baru Tak Dipilih Melalui PilkadaMenurut Bappenas, pengelola ibu kota langsung bertanggung jawab ke Presiden, jadi tidak pakai pilkada untuk si 'gubernur' ibu kota itu. TempoBisnis
Baca lebih lajut »
Arkeolog Prancis Temukan Ibu Kota Celtic Kuno yang HilangArkeolog dari Universitas Toulouse-Jean Jaures Prancis menemukan ibu kota kuno di situs benteng bukit Zaman Perunggu dekat Gannat, Allier. Arkeolog dari Universitas...
Baca lebih lajut »
Kepala Bappenas: Tak Mungkin Bangun Ibu Kota Negara Sulapan dalam 2, 3, 4 TahunKepala Bappenas Suharso menyebut bahwa pembangunan ibu kota negara tidak bisa dilakukan dalam waktu pendek. TempoBisnis
Baca lebih lajut »
Pernyataan Tegas Nasir Djamil soal Ibu Kota Baru & Amendemen UUDPolitikus PKS Muhammad Nasir Djamil sampaikan pernyataan tegas soal ibu kota baru dan amendemen UUD 1945 di era Presiden Jokowi. ibukotabaru
Baca lebih lajut »
Pengusaha Skin Care Bagikan Produk Gratis ke Ibu Hamil |Republika OnlineIbu hamil di Indonesia termasuk kelompok prioritas yang boleh menerima vaksin.
Baca lebih lajut »
KPK Banding Putusan Perkara Wali Kota Cimahi |Republika OnlineKPK menilai, majelis hakim dalam pertimbangannya telah mengabaikan fakta hukum.
Baca lebih lajut »