5 Dalil Partai Buruh dalam Uji Formil UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Indonesia Berita Berita

5 Dalil Partai Buruh dalam Uji Formil UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 tempodotco
  • ⏱ Reading Time:
  • 22 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 12%
  • Publisher: 63%

5 Dalil Partai Buruh dalam Uji Formil UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi TempoNasional

TEMPO.CO, Jakarta - . Pengajuan uji formil terhadap Perpu Cipta Kerja itu bukanlah yang pertama kali dilayangkan oleh Partai Buruh.Koordinator tim kuasa hukum Partai Buruh Said Salahudin mengatakan ada lima hal yang dijadikan dalil agar Mahkamah Konstitusi mau membatalkan UU Cipta Kerja. Pertama, kata dia, UU Cipta Kerja masih berstatus Perpu telah menyalahi Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020.“Pada prinsipnya menyatakan UUCK inkonstitusional.

Said mengatakan dalil ketiga adalah pembentukan Perpu dan Undang-undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena tidak adanya partisipasi masyarakat secara bermakna. Ia menambahkan akomodasi terhadap pendapat buruh hanya untuk menggugurkan syarat partisipasi masyarakat.“Ini kan jahat sekali. Model partisipasi semu semacam itu jelas tidak sesuai dengan konsep meaningful participation,” kata Said.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

tempodotco /  🏆 12. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Partai Buruh Ajukan Uji Formil UU Cipta Kerja ke MKPartai Buruh Ajukan Uji Formil UU Cipta Kerja ke MKPartai Buruh resmi melakukan uji formil UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tetang Cipta Kerja ke MK
Baca lebih lajut »

Ajukan Uji Formil UU Cipta Kerja ke MK, Partai Buruh Siapkan 5 Argumentasi |Republika OnlineAjukan Uji Formil UU Cipta Kerja ke MK, Partai Buruh Siapkan 5 Argumentasi |Republika OnlineOmnibus law tidak bisa dan tak mungkin digunakan pada produk hukum bersifat darurat.
Baca lebih lajut »

Nasib Buruh Makin TerpurukNasib Buruh Makin TerpurukPeringatan Hari Buruh Internasional untuk pertama kali digelar pasca-pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. KoranTempo
Baca lebih lajut »

Serikat Buruh Tolak Omnibus Law RUU Kesehatan hingga Pemberlakuan Perppu CiptakerSerikat Buruh Tolak Omnibus Law RUU Kesehatan hingga Pemberlakuan Perppu CiptakerKonfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menolak sejumlah poin dalam Perppu Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »

Tak Lelah Suarakan Hak Buruh, Menyoal UU Cipta Kerja hingga THRTak Lelah Suarakan Hak Buruh, Menyoal UU Cipta Kerja hingga THRHari Buruh menjadi momentum para buruh menyuarakan aspirasi mereka. Tidak hanya masalah kesejahteraan buruh, namun masih ada beberapa perusahaan di Kota Solo belum memberikan tunjangan hari raya (THR) sesuai ketentuan.
Baca lebih lajut »

Tuntut UU Cipta Kerja Dicabut, 5 Juta Buruh Ancam Mogok NasionalTuntut UU Cipta Kerja Dicabut, 5 Juta Buruh Ancam Mogok Nasional'Bilamana pemerintah dan DPR tidak mau mencabut Undang-undang Cipta Kerja, maka bisa dipastikan Partai Buruh akan mengorganisir mogok nasional'
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-26 23:41:36