Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Papua merupakan perilaku yang tidak sejalan dengan prinsip negara. Ia mendesak agar tindakan tersebut segera diselidiki dan dicari tahu kebenarannya.
Beredar sebuah video penganiayaan terhadap Orang Asli Papua yang diduga dilakukan oleh oknum aparat anggota TNI di Pos Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Video penganiayaan yang diduga dilakukan anggota TNI itupun viral di media sosial dalam 24 jam terakhir.
'Video yang menunjukkan penganiayaan tersebut adalah tindakan sewenang-wenang yang melukai Hak Asasi Manusia dan jauh dari proses hukum yang adil,' kata Tri Natalia melalui keterangan tertulis diterima, Minggu 24 Maret 2024. 'Saya meminta agar video yang viral segera ditelusuri faktanya. Tentu, besar harapan prajurit kita tidak terlibat dalam tindakan biadab tersebut, namun apabila terbukti benar, oknum terkait harus ditindak dengan tegas sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,' tegas Plt Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Rumadi Ahmad dikutip dari siaran pers, Minggu 24 Maret 2024.
'Video yang menunjukkan penganiayaan tersebut adalah tindakan sewenang-wenang yang melukai Hak Asasi Manusia dan jauh dari proses hukum yang adil,' kata Tri Natalia melalui keterangan tertulis diterima, Minggu Usman menyatakan, tidak seorang pun di dunia ini, termasuk di Papua, boleh diperlakukan tidak manusiawi dan direndahkan martabatnya. Usman juga menyesalkan pernyataan para petinggi TNI dalam merespons kejadian ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Respons Kodam Cenderawasih soal Video Penyiksaan Warga Papua oleh Oknum TNIBaru-baru ini, jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya sebuah video yang memperlihatkan aksi kekerasan terhadap warga Papua yang diduga dilakukan oknum TNI.
Baca lebih lajut »
KSP Respons Video Viral Dugaan Warga Sipil Papua Disiksa Oknum TNI: Usut Tuntas!Menurut Rumadi, pemerintah memiliki komitmen yang luar biasa terhadap percepatan pembangunan Papua
Baca lebih lajut »
TNI Respons soal Video Viral Warga Papua DianiayaBeredar sebuah video yang diduga merekam tindakan kekerasan terhadap salah satu warga Papua oleh beberapa orang yang menggunakan atribut diduga
Baca lebih lajut »
Dorong Percepatan Pembangunan 4 Daerah Otonomi Baru Papua, Kemendagri Lakukan AsistensiBadan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan pembangunan di 4 Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, meliputi Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Baca lebih lajut »
5 Respons Terkait Pernyataan Airlangga Sebut Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-GibranBelum lama ini, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto secara terang-terangan meminta jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca lebih lajut »
Respons Kemlu Terkait Anggota PBB yang Singgung Netralitas Jokowi di PemiluKementerian Luar Negeri Republik Indonesia menanggapi pernyataan dari Anggota Komite HAM PBB, Bacre Waly Ndiaye, mengenai pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia.
Baca lebih lajut »