Mahkamah Konstitusi (MK) telah meregistrasi 309 perkara sengketa pemilihan hasil kepala daerah (PHP-kada) 2024 dari total 314 permohonan yang diajukan. Pemeriksaan berkas dilakukan untuk memastikan data yang terdaftar valid dan menghapus permohonan ganda.
Mahkamah Konstitusi (MK) menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan berkas atau registrasi perkara sengketa pemilihan hasil kepala daerah (PHP-kada) 2024. Dari total 314 permohonan terdapat 309 yang resmi teregistrasi sebagai perkara. ‘Jumlahnya ada 309 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.
Kalau dirinci itu ada 23 untuk gubernur, lalu 49 untuk pemilihan wali kota, dan 237 untuk sengketa atau perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati,’ kata pria yang akrab disapa Faiz itu kepada awak media saat ditemui di Gedung MK pada Jumat (3/1). Faiz menjelaskan ada perbedaan istilah antara permohonan dan perkara. Dikatakan bahwa laporan yang diajukan para pemohon tersebut masih tergolong dalam kategori permohonan, sementara untuk permohonan yang sudah teregistrasi disebut sebagai perkara. ‘Jadi ketika diajukan itu masih permohonan, ketika diregistrasi maka berubah menjadi perkara. Kenapa beda? Karena itulah fungsi kita melakukan pemeriksaan berkas. Sehingga ketika kita menemukan misalnya ada calon pemohon yang mengajukan permohonannya itu secara daring dan luring 2 kali,’ ungkapnya. Lebih lanjut, Faiz menguatkan bahwa berkurangnya jumlah angka dari 314 menjadi 309 itu terjadi karena terdapat pelaporan yang double baik pada sistem daring dan luring. ‘Maka kita tidak akan meregistrasi dua-duanya karena pemohonnya sama, kuasa hukumnya sama, maka kita akan registrasi satu saja. Jadi ada beberapa diantaranya yang tidak kita registrasi karena sudah terwakili. Apakah dari permohonan online atau dari offline-nya di luar,’ jelasnya. Setelah pemeriksaan berkas dilakukan, mekanisme selanjutnya MK akan mengirimkan berkas kepada pemohon yaitu KPU daerah dengan tembusan KPU pusat termasuk Bawaslu. Setelah mendapatkan registrasi perkara, para pihak memiliki waktu dua hari untuk mengajukan diri menjadi pihak terkait yang akan menjalani persidangan. ‘Artinya per hari ini dan hari terakhirnya adalah hari Senin terkecuali sabtu dan minggu karena libur
PHP-Kada MK Sengketa Pemilihan Permohonan Perkara
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jumlah Permohonan Sengketa Pilkada 2024 di MK Terus BertambahPer Sabtu, 14 Desember 2024, Mahkamah Konstitusi telah menerima 283 permohonan terkait sengketa pilkada 2024.
Baca lebih lajut »
Sediakan Perlindungan Pemain dalam Ajang AFF 2024Piala AFF 2024 akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2024
Baca lebih lajut »
MK Telah Terima 210 Gugatan Pilkada 2024: Gubernur 2, Bupati 168, Wali Kota 39Pengajuan permohonan perkara Pilkada 2024 dibuka pada 27 November 2024 hingga 18 Desember 2024.
Baca lebih lajut »
Kino Indonesia Menang Penghargaan Kategori Inovasi Bisnis hingga Perawatan Rambut Terlaris di 2024Pada 2024 Kino Indonesia meraih sederet penghargaan yaitu SMARTIES Awards 2024, OPEXCON 2024, Female Daily Best of Beauty Awards 2024 hingga Guardian Awards 2024.
Baca lebih lajut »
MK Terima 214 Gugatan Hasil Pilkada 2024, termasuk Dua Sengketa PilgubPengajuan permohonan perkara Pilkada 2024 berlangsung selama 27 November 2024 - 18 Desember 2024
Baca lebih lajut »
Spotify Wrapped 2024: Ringkasan Tahun 2024 Musik AndaSpotify Wrapped 2024 memberikan ringkasan musik yang Anda dengarkan selama tahun ini, termasuk lagu favorit, genre musik yang sering didengarkan, dan deretan musik baru yang Anda dengarkan. Pengguna Spotify Premium dan gratis dapat mengakses fitur ini, dan dapat dibagikan ke media sosial.
Baca lebih lajut »