3 menteri Prabowo ini sepakat untuk menghapus BPHTB-PBG bagi rumah masyarakat miskin. Simak rinciannya.
Foto: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan penandatangan SKB di kantor Kemendagri , Jakarta, Senin . - Pemerintah resmi menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah . Kebijakan ini ditujukan untuk meringankan beban MBR dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan.
Penghasilan Maksimal MBR Berdasarkan Wilayah, untuk wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, NTT, dan NTB, kategori Tidak kawin maksimal pendapatan Rp 7.000.000 per bulan, kategori Kawin maksimal pendapatan Rp 8.000.000 per bulan, kategori Peserta Tapera maksimal pendapatan Rp 8.000.000 per bulan.Suasana pembangunan proyek Buluh Minihouse di kawasan Condet, Jakarta Timur, Jumat .
"Mereka-mereka yang punya gaji di wilayah itu dan kemudian luas lantainya untuk mereka yang dibuat umum 36 m2, rusun 36 m2 maksimal, dan swadaya dibangun 48 m2 maka mereka ini dibebaskan untuk ditarik retribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB itu dibebaskan. Yang kedua di SKB ini juga akan dibebaskan untuk retribusi PBG," kata Tito di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat, Senin .
Persetujuan Bangunan Gedung Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pbg Dan Bphtb Dihapus Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kemendagri Kementerian Pekerjaan Umum
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Buat Rumah MBR, Mendagri Bakal Bebaskan BPHTB dan Retribusi PBGBPHTB dan retribusi PBG merupakan bagian dari komponen biaya rumah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda).
Baca lebih lajut »
Pemerintah Akan Bikin SKB, Gratiskan BPHTB dan PBG Rumah RakyatMenteri PKP berencana menindaklanjuti hal tersebut dengan Mendagri pada Senin (18/11/2024) atau Selasa (19/11/2024).
Baca lebih lajut »
Retribusi PBG-BPHTB buat Masyarakat Miskin Resmi Dihapus!Pemerintah akan hapus retribusi PBG dan BPHTB untuk MBR. Penandatanganan SE oleh tiga menteri dilakukan hari ini.
Baca lebih lajut »
Kriteria Rumah Masyarakat Miskin yang Bebas Retribusi PBG dan BPHTBPenghapusan retribusi PBG dan BPHTB untuk MBR resmi berlaku. Kriteria rumah dan penghasilan MBR diatur dalam SKB terbaru untuk mempermudah akses perumahan.
Baca lebih lajut »
BPHTB dan PBG buat 3 Juta Rumah Mau Dihapus, Mendagri Wanti-wanti PemdaPemerintah hapus retribusi PBG dan BPHTB untuk MBR guna mempermudah program 3 juta rumah. Peraturan ini ditandatangani oleh tiga menteri terkait.
Baca lebih lajut »
Demi Sukseskan Program 3 Juta Rumah untuk MBR, DPRD DKI Komitmen Beri Dukungan PenuhNantinya akan diupayakan pembebasan retribusi PBG dan BPHTB untuk pembangunan rumah tersebut.
Baca lebih lajut »