Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik hilirisasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya praktik tersebut sangat berbahaya, kenapa?
mengkritik hilirisasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo . Menurutnya praktik tersebut sangat berbahaya, kenapa?
"Kalau hilirisasi, pertama ya hilirisasi harus memang, itu namanya sebenarnya industrialisasi juga ya, Tapi, dengan praktiknya sekarang, sangat berbahaya untuk negeri ini. Kalau sekarang, praktiknya ya, bisa mengembalikan negeri ini ke zaman VOC," ujar Jusuf Kalla saat ditemui wartawan di kediamannya, Jalan Brawijaya No.6, Jakarta Selatan, Rabu ., hilirisasi saat ini lebih berpihak pada perusahaan atau negara asing.
"Semua keuntungannya lari keluar, tidak ke dalam negeri, tidak ke pemerintah. Itu memiskinkan rakyat," tutur JK, JK menyoroti cadangan nikel Indonesia diperkirakan akan habis dalam 15 tahun ke depan. Ia merasa saat ini pemerintah sudah sangat mengeksploitasi hasil bumi yang satu itu. "Lah iya dihabiskan, diambil kan sekarang, bagaimana masa depan? Bagaimana generasi Anda? Dan itu betul-betul, sistem itu sangat merugikan. Sangat!" tegas JK.Baca juga:Bahkan, JK menambahkan, angka kemiskinan di daerah hilirisasi semakin bertambah dari tahun ke tahun, dan bukan berkurang. Misalkan saja seperti yang terjadi di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara
"Ternyata di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dari tahun ke tahun makin miskin rakyat. Lihat data statistik resmi. Bukan tambah kaya, tambah miskin. Negara hanya dapat sedikit. Semuanya lari ke China. Persis zaman VOC," tutur JK.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Presiden dan Wakil Presiden Boleh Melaksanakan Kampanye untuk Pasangan Calon TertentuApakah presiden dan/atau wakil presiden boleh melaksanakan kampanye untuk pasangan calon tertentu dalam pemilu presiden dan wakil presiden? Secara hukum, dengan merujuk Pasal 299 UU Pemilu, jawabannya sudah sangat jelas, presiden atau wakil presiden boleh atau berhak melaksanakan kampanye. Hanya saja, jawaban tentu tidak hanya sampai di sana, tetapi mesti sampai pada jawaban bagaimana seharusnya jika presiden atau wakil presiden melaksanakan kampanye. Terkait dengan hal itu, terdapat sejumlah norma sebagai kerangka hukum kampanye yang mesti diperhatikan dan dipatuhi, khusus oleh presiden atau wakil presiden Pertama, status presiden atau wakil presiden sebagai anggota atau bukan anggota partai politik mesti menjadi perhatian. Apabila presiden atau wakil presiden merupakan anggota partai politik, yang bersangkutan berhak melaksanakan kampanye untuk partainya atau calon presiden/wakil presiden yang diusung parpolnya tanpa syarat
Baca lebih lajut »
Kawal Hilirisasi, Jokowi dan Luhut Layaknya Supir dan Kenek Angkot MedanMantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengagumi komitmen program hilirisasi yang dijalankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Baca lebih lajut »
Guru-guru di daerah 3T menanti jawaban konkret dari calon presiden dan wakil presidenGuru-guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T menanti jawaban konkret dari ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden atas keresahan mereka pada dunia pendidikan Indonesia. Permasalahan infrastruktur belajar untuk murid menjadi hal lebih utama selain masalah kesejahteraan mereka. Refol Malimpu, guru di SMP Negeri Kembu, Distrik Kembu, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, meminta para calon presiden dan wakil presiden untuk membangun infrastruktur dan sumber daya manusia pendidikan hingga ke pedalaman Papua. Sebab, anak Indonesia sebenarnya sangat senang belajar, tetapi kesulitan mengakses pendidikan
Baca lebih lajut »
Calon Presiden dan Wakil Presiden Mengunjungi Tebuireng Menjelang PemiluCalon presiden dan wakil presiden Indonesia mengunjungi Tebuireng menjelang pemilu. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD telah mengunjungi tempat tersebut.
Baca lebih lajut »
Presiden Jokowi: Boleh Memihak Paslon Capres dan Cawapres dalam Pemilu 2024Presiden Joko Widodo menyatakan terdapat aturan yang mengatur seorang presiden boleh memihak kepada kandidat calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden (pilpres). Jokowi juga menambahkan bahwa seorang presiden juga diperbolehkan untuk berkampanye.
Baca lebih lajut »
Hilirisasi Nikel di Indonesia: Apakah Bisa Menjadikan Negara Maju?Ambisi pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia pemain penting dalam ekosistem kendaraan listrik, membuat hilirisasi nikel, salah satu bahan baku pembuat baterai kendaraan listrik, masif dilakukan. Namun, apakah benar klaim pemerintah yang menyatakan hilirisasi industri tambang mineral ini bisa menjadikan Indonesia negara maju?
Baca lebih lajut »