KSPI mengungkapkan ada 3 alasan menolak penghitungan Upah menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
Liputan6.com, Jakarta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengungkapkan ada 3 alasan menolak penghitungan upah minimum provinsi atau UMP 2023 menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
Selanjutnya, alasan kedua, akibat kenaikan BBM. Diketahui, Pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar sekitar kurang lebih 30 persen, pada 3 September 2022 lalu. Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia akan menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Unjuk rasa digelar sebagai bentuk penolakan buruh terkait upah minimum yang telah diputuskan Pemerintah.
KSPI pun menyarankan agar Menteri Ketenagakerjaan bisa mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan , khusus untuk penentuan UMP dan UMK tahun 2023.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dewan Pengupahan Gelar Sidang, Buruh Dorong UMP DKI 2023 Naik 13 PersenDewan Pengupahan DKI Jakarta menggelar sidang pengupahan di Balai Kota DKI. Buruh sebagai salah satu Dewan Pengupahan berharap UMP DKI naik 13%.
Baca lebih lajut »
Sabah FC vs JDT - Jamu Jordi Amat, Saddil Ramdani dkk Diminta Main Ngotot - Bolasport.comLaga Sabah FC vs Johor Darul Takzim pada semifinal Piala Malaysia 2022 akan diwarnai pertemuan antara Saddil Ramdani vs Jordi Amat. Saddil dan kawan-kawan diminta bermain ngotot! 💪🏻🇮🇩
Baca lebih lajut »
Soal UMP Jateng, Ganjar Masih Terus Gelar Diskusi dengan Buruh, Pengusaha, AkademisiPenetapan untuk UMP 2023 oleh Kemenaker dilakukan paling lambat 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Harus Antisipasi PHK Massal di Sektor Tekstil dan Sepatu Indonesia akibat Resesi Ekonomi GlobalGejolak ekonomi global membuat sekitar satu juta buruh di industri tekstil dan alas kaki terancam dipecat. Pemerintah harus turun tangan mencegah keresahan buruh meluas. MajalahTempo
Baca lebih lajut »