19 Tahun Mangkrak, Jokowi Desak UU PRT Segera Disahkan Tahun Ini: Presiden Jokowi mendesak agar Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PRT) segera disahkan.
PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo mendesak agar Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga segera disahkan. Aturan tersebut diketahui belum disahkan sejak 19 tahun lamanya.
“Saya dan pemerintah berkomitmen dan berupaya keras untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga , jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia diperkirakan mencapai empat juta jiwa dan rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja,” kata Jokowi saat konferensi pers dikutip dari akun Instagram @jokowi pada Rabu, 18 Januari 2023.Jokowi menyampaikan RUU tersebut telah tertunda belasan tahun.
“Sudah lebih dari 19 tahun Rencana Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga belum disahkan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia saat ini tidak secara khusus dan tegas mengatur tentang pekerja rumah tangga, RUU PPRT sudah masuk dalam daftar RUU prioritas tahun 2023 dan akan menjadi inisiatif DPR untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini,” ujar Jokowi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
RUU P2SK Disahkan Jokowi Jadi Undang-Undang, Apa Saja Manfaatnya?Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi sudah mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).
Baca lebih lajut »
19 Tahun Belum Disahkan, UU Perlindungan PRT Jadi Prioritas JokowiPresiden Jokowi akan berupaya untuk memprioritaskan RUU PPRT menjadi UU pada tahun 2023 ini. Jokowi beralasan sudah 19 tahun RUU tersebut tak juga disahkan.
Baca lebih lajut »
UU PPSK Atur Dana Jaminan Hari Tua Hanya Bisa Diambil saat Pensiun, Meninggal atau Catat TotalRancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 atau UU PPSK.
Baca lebih lajut »
MK menunda sidang lanjutan uji materi Undang-Undang PemiluKetua MK Anwar Usman menjelaskan penundaan sidang tersebut dikarenakan adanya permintaan dari DPR, agar sidang dilaksanakan secara offline. Permintaan itu disampaikan DPR ke MK melalui surat yang dikirimkan pada Senin (16/1).
Baca lebih lajut »
Jangan Jadi Sarjana Undang-undangHukum selalu koheren dengan keadilan, sedangkan peraturan perundang-undangan belum tentu bersukmakan keadilan. Paradigma seperti ini harus dimiliki oleh lulusan fakultas hukum sehingga mereka layak disebut sarjana hukum. Opini AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Jokowi Dorong Percepatan Penetapan UU Perlindungan PRTPresiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, komitmen dan upaya keras pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga.
Baca lebih lajut »