SK para pegawai tersebut sebenarnya telah terbit per 1 Juni 2021. Namun, upacara pengambilan sumpah baru digelar pada Selasa (3/8).
telah melaksanakan pengukuhan dan pengambilan sumpah kepada 78 orang penyelidik dan 112 orang penyidik yang lolos tes wawasan kebangsaan . Para penyelidik dan penyidik itu resmi menjadi ASN.
"Sehingga meski pengukuhan dan pengambilan sumpah kembali tersebut baru dilaksanakan hari ini, hal dimaksud tidak memiliki konsekuensi terhadap keabsahan atas pelaksanaan tugas yang telah dilakukan sejak 1 Juni tersebut," ujar Ali.telah melakukan pengambilan sumpah jabatannya ketika dulu awal menjabat," tambahnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Firli Kukuhkan Penyidik dan Penyelidik KPK yang Jadi ASNPengukuhan ulang itu merupakan konsekuensi peralihan pegawai KPK, yang kini telah menjadi ASN. Firli juga berharap peralihan status tidak memengaruhi semangat pegawai KPK.
Baca lebih lajut »
Penyelidik dan Penyidik KPK Diambil Sumpah Lagi, KPK: Konsekuensi Menjadi ASNKetua KPK Firli Bahuri berkeyakinan, alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak memengaruhi semangat pegawai KPK dalam memberantas korupsi. Diharapkan, mereka juga tidak terpengaruh oleh kekuasaan apa pun. Polhuk AdadiKompas nikolausharbowo
Baca lebih lajut »
Sidang Etik Lili Pintauli oleh Dewas KPK Digelar Pukul 10.00 WIB Pagi IniDewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi akan menggelar sidang dugaan pelanggaran etik salah satu pimpinan, Lili Pintauli Siregar, pada Rabu, 3 Agustus 2021. TempoNasional
Baca lebih lajut »
Usut Suap Pengesahan RAPBD, KPK Periksa 10 Eks Legislator DPRD JambiPenyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018 atau suap 'ketok palu'. Penyidik...
Baca lebih lajut »
Firli Respons Ombudsman Soal Dugaan Malaadministrasi TWK KPKKetua KPK Firli Bahuri menyatakan lembaganya masih menunggu proses hukum di MA dan MK sebelum ambil kebijakan soal dugaan malaadministrasi TWK KPK.
Baca lebih lajut »