FSGI memberikan sebelas rekomendasi terkait kebijakan Ujian Nasional dan PPBD sistem zonasi.
TEMPO.CO, Jakarta - Federasi Serikat Guru Indonesia merilis sebelas rekomendasi kebijakan terkait kebijakan Ujian Nasional dan Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi. “Pertama, FSGI mendorong Presiden Prabowo Subianto tidak buru-buru menghidupkan UN kembali,” ucap Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo dalam keterangan tertulis pada Ahad, 24 November 2024.
Kedelapan, FSGI mendorong pemda melakukan regrouping dengan SDN terdekat yang kekurangan murid atau tidak mendapatkan murid saat PPDB. “Gedung-gedung SD yang kosong tersebut dapat direnovasi kembali menjadi gedung SMP Negeri, misalnya, agar lebih banyak calon peserta didik yang dapat diterima PPDB di sekolah negeri,” kata Heru. Kesembilan, FSGI mendorong pemda untuk menghitung kebutuhan pengajar. Kesepuluh, FSGI mendorong pemda memperbaiki sistem kependudukan untuk kepentingan PPDB.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wapres Gibran Minta Kebijakan PPDB Zonasi Dikaji UlangWapres Gibran meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemedikdasmen) mengkaji ulang penerapan sistem zonasi di PPDB.
Baca lebih lajut »
Mendikdasmen Abdul Mu'ti Ungkap Kebijakan PPDB, Tetap Sistem Zonasi?JPNN.com : Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengungkapkan kebijakan PPDB, apakah masih tetap sistem zonasi?
Baca lebih lajut »
Perhimpunan Guru: Pernyataan Hapus PPDB Zonasi oleh Gibran Terlalu Tergesa-gesaMenurut Satriwan, pemerintah jangan asal langsung menghapus kebijakan dari PPDB sistem zonasi ini tanpa kajian akademik.
Baca lebih lajut »
Temukan Rekomendasi Salon hingga Restoran Terdekat dengan Sabrina BRIMencari rekomendasi salon dan rekomendasi restoran terdekat kini semakin mudah dengan bantuan Sabrina BRI.
Baca lebih lajut »
Perkuat Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pilkada, Setara Institute Susun Rekomendasi KebijakanJPNN.com : Peneliti Setara Institute Sayyidatul Insiyah angkat bicara terkait belum optimalnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok rentan di Aceh.
Baca lebih lajut »
Kuatkan Partisipasi Kelompok Rentan di Pilkada, Setara Institute dan Koalisi ASPIRASI Susun Rekomendasi KebijakanSelama ini, kata peneliti Setara Institute Sayyidatul Insiyah, ruang yang menjembatani aspirasi kelompok rentan kepada negara masih sempit dan terbatas, sehingga aspirasi kebutuhan kelompok rentan belum tersalurkan dengan baik.
Baca lebih lajut »