Ada yang bertugas sebagai koordinator sosialisasi empat pilar, penyerapan aspirasi, hingga evaluasi ketetapan MPR.
Bambang disepakati menjadi koordinator umum. Sementara sembilan wakil ketua diberikan masing-masing satu tugas jabatan.Politikus PDI Perjuangan Ahmad Basarah menjadi Wakil Ketua Bidang Sosialisasi Empat Pilar dan Lestari Moerdijat menjadi Wakil Ketua Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah.Kemudian, Fadel Muhammad menjadi Wakil Ketua Bidang Penganggaran dan Ahmad Muzani menjadi Wakil Ketua Bidang Komisi Kajian Ketatanegaraan.
Selanjutnya, politikus PKB Jazilul Fawaid menjadi Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Negara dan Hidayat Nur Wahid menjadi Wakil Ketua Bidang Evaluasi Pelaksanaan Ketetapan MPR.Terakhir, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menjadi Wakil Ketua Bidang Akuntabilitas Kinerja MPR.Selain membahas pembagian tugas selama lima tahun ke depan, rapat tertutup pimpinan MPR tersebut juga membahas persiapan pelantikan presiden tanggal 20 Oktober 2019.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ini Tugas 10 Pimpinan MPR Periode 2019-2024 | Republika OnlinePelaksanaan wewenang dan tugas MPR sesuai dengan UUD NKRI tahun 1945.
Baca lebih lajut »
Revisi UU MD3 dan Pimpinan MPR, Potret Pragmatisnya Politisi KitaPimpinan MPR direvisi, dari 7 menjadi 10. Potret terang benderang betapa pragmatisnya politisi kita.
Baca lebih lajut »
MPR gelar Rapim putuskan pembagian tugas pimpinanKetua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan lembaganya akan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) MPR RI pada Rabu (9/10) untuk memutuskan pembagian tugas sembilan ...
Baca lebih lajut »
MPR agendakan pembahasan tugas pimpinanKetua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya mengagendakan pembahasan pembagian tugas dan bidang pimpinan MPR untuk ...
Baca lebih lajut »
Ahmad Muzani: Kalau Mandataris MPR, Berarti Presiden Dipilih MPR...Muzani menjelaskan, apabila GBHN dihidupkan kembali, maka harus ditentukan tolok ukur sejauh mana seorang kepala negara telah melaksanakan haluan nega
Baca lebih lajut »