HAM, salah satu masalah yang tak kunjung selesai di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Liputan6.com, Jakarta Wakil Rakyat dari Provinsi Papua dan Papua Barat mendeklarasikan berdirinya Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD Papua dan Papua Barat, Jakarta, Jumat . Acara itu melibatkan 21 orang yang terdiri dari delapan anggota DPD dan sisanya anggota DPR.
Untuk itu wakil rakyat berasal dari Papua dan Papua Barat, baik yang berada di DPD maupun DPR bersepakat untuk membentuk wadah yang mempunyai legalitas. Wadah ini diharapkan mampu menjadi mediator dalam rangka menyelesaikan masalah yang ada di tanah Papua secara keseluruhan. Diungkapkan, lembaga ini sebenarnya sudah berdiri sejak lama. Sekarang tambah kompak sebab kondisi Papua yang tenang meski tidak nyaman. Untuk itulah wakil rakyat dari dua provinsi itu menginventarisir persoalan yang ada dalam rangka membangun Papua seperti tertera dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi akan Keliling Papua dan Papua BaratPRESIDEN Joko Widodo akan melakukan serangkaian kunjungan kerja ke Papua dan Papua Barat, akhir pekan ini.
Baca lebih lajut »
Wakil Rakyat Bentuk Badan Untuk Bantu Pemerintah Tuntaskan Persoalan Papua dan Papua BaratBadan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat resmi dideklarasikan pembentukannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/10). DPDRI
Baca lebih lajut »
Anggota MPR asal Papua dan Papua Barat Bentuk Badan KomunikasiSebanyak 21 wakil rakyat dari Provinsi Papua dan Papua Barat terdiri dari 8 Anggota DPD dan 13 Anggota DPR RI mendeklarasikan berdirinya Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD Papua dan Papua Barat. MPRRI
Baca lebih lajut »
Badan Komunikasi Anggota DPR/DPD Papua-Papua Barat TerbentukSejumlah anggota DPR/DPD dari Papua-Papua Barat membentuk Badan Komunikasi Anggota DPR/DPD Papua-Papua Barat yang diresmikan...
Baca lebih lajut »
800-an Kampung di Papua Barat Rawan Longsor dan BanjirIa minta kepala daerah di 13 kabupaten/kota di Papua Barat segera menetapkan status siaga bencana yang berlaku hingga Maret 2020,
Baca lebih lajut »
Gerak Cepat Mendagri Tito Karnavian Urus Masalah PapuaMendagri Tito Karnavianhari ini sudah berada di Papua bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Plt Kapolri Komjen Pol Ari Dono. MendagriTitoKarnavian
Baca lebih lajut »